Dinamika Kota: Pertumbuhan Ruang Interaktif Privat dan Ancaman Represi yang Menghantui

Admin, Published at 2021-10-01

Sumber: (Ilustrasi) Freepik.com

Beberapa tahun belakangan, Bojonegoro tumbuh menjadi daerah yang cukup partisipatif. Saya melihat bertambah banyaknya komunitas atau organisasi yang memiliki perhatian di berbagai bidang. Ini adalah salah satu bentuk keaktifan warga, yaitu turut berpartisipasi dalam melakukan fungsi kontrol bagi pemerintah.

Di bidang Kesehatan, ada IDFoS yang menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ada Ngaostik yang beberapa tahun terakhir aktif dalam geliat literasi di kalangan anak muda. Ada Bojonegoro Institute (BI) yang menyoroti berbagai isu sekaligus menjadi wadah advokasi bagi masyarakat, dan berbagai komunitas lain dengan fokus dan perhatian tersendiri. 

Komunitas-komunitas ini barangkali hadir dan bertumbuh bersamaan dengan maraknya warung kopi di Bojonegoro yang menjadi ruang publik, yaitu wadah bertukar-pikiran antar warga. Ini seperti yang dikatakan ilmuan politik dari mazhab kritis, Jurgen Habermas, bahwa di ruang privat (yang tidak disediakan oleh pemerintah) tersebut orang berkumpul untuk membicarakan urusan yang berkaitan dengan hal kolektif.

Dalam teori kritis yang dikembangkan oleh Habermas juga sering disebut praksis komunikatif, cara untuk membongkar praktik hegemoni, symbol, ataupun relasi kuasa yang terbentuk. Komunikasi dilakukan dengan membicarakan hal, mendiskusikan pokok pikiran, atau bahkan memperdebatkan isu tertentu yang bisa dilakukan, dan seringkali saya temui terjadi, di warung kopi. Mungkin bukan café yang dikatakan oleh Habermas sebagai ruangnya para borjuis, tapi warung kopi, tempat yang identik dengan proletariat.

Di ruang-ruang itu terjadilah pertukaran informasi yang bisa jadi pembuka kesadaran. Di ruang-ruang itu juga terjadi pelemparan wacana yang memantik pembicaraan di antara warga. Hal yang menjadi menarik dalam beberapa minggu terakhir adalah muncul gerakan yang diberi nama ‘Kampus Terbuka’.

Terakhir kali saya turut berpartisipasi di dalamnya, Kampus Terbuka membahas isu lingkungan seiring dengan penetapan Perda Bojonegoro Nomor 5 tahun 2021 mengenai RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).

Dalam diskusi yang serius, yang juga terjadi di warung kopi, mereka membahas mengenai darurat iklim. Dalam kesempatan itu (25/9), banyak hal disampaikan, mulai dari protes mengenai pembangunan trotoar yang dinilai abai terhadap lingkungan, hingga durasi waktu yang sangat singkat untuk sebuah penyusunan Perda RTRW yang akan dijadikan acuan pembangunan dalam 20 tahun ke depan. 

Ketika dikatakan protes oleh salah satu peserta bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Bojonegoro sampai saat ini hanya sebesar 12% dari angka minimum 30% yang diamanatkan oleh Undang-undang, saya lupa menyampaikan bahwa di tahun 2020 lalu, pemerintah pusat melalui UU Ciptaker telah menghapus beberapa pasal di dalam UU Nomor 26 Tahun, yaitu pasal 49 hingga pasal 54.

Dihapuskannya beberapa pasal dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 ini secara tidak langsung telah mengesampingkan isu lingkungan. Terlebih jika kita membaca motifnya, maka perubahan itu ditujukan untuk membuka keran investasi yang diharapkan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ekonomi masih menjadi panglima dalam kebijakan yang diambil pemerintah. Hal itu didukung dengan adanya rencana Kemendes dalam program Pilot Project penurunan kemiskinan ekstrim di dua daerah di Jawa Timur, yaitu Bojonegoro dan Lamongan. Jadi, sebelum aktivis berseru lebih lanjut memperkarakan tentang pelanggaran terhadap undang-undang (khususnya tentang perencanaan dan pembangunan kota), pemerintah telah lebih dulu membungkam serentak melalui UU Ciptaker dengan bonus UU ITE yang menuai banyak kritis soal bias tafsir dan penyalahgunaannya. 

Demokrasi pada akhirnya dibungkam dengan cara yang paling demokratis, yakni pelegitimasian menggunakan peraturan yang sah, terlepas mekanisme perumusan yang cacat atau terpenuhi.

Menjadi ironi ketika warga negara bertumbuh menjadi lebih partisipatif, tapi kemudian suara-suaranya direpresi dengan ancaman pencemaran nama baik hingga perbuatan tidak menyenangkan kepada jabatan tertentu. Padahal, jabatan publik harusnya lebih terbuka dan responsif terhadap kritik dan masukan. Dua hal tersebut adalah input penting dalam penyusunan kebijakan yang tidak hanya melihat warga sebagai obyek, tapi juga sebagai subyek penentu kebijakan.

Bertahun-tahun lalu, kita melihat demokrasi sebagai harapan yang membebaskan masyarakat dari belenggu otoritarianisme. Harapan bagi individu untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan akan akses terhadap sumberdaya. 

Kini, ada fenomena dalam masyarakat di negara demokrasi yang memunculkan baris kekecewaan. Ini yang kemudian dielaborasi oleh John Keane dalam bukunya yang berjudul ‘The New Despotism’. Sangat relevan ketika kita membaca buku tersebut, lalu merefleksikannya dengan dinamika yang terjadi di Indonesia, atau lebih spesifik di Bojonegoro dewasa ini.

Penulis: Chusnul Chotimmah, Pembaca Steinbeck yang aktif sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Politik dan MASIKA ICMI Surabaya

Share Link: