Bojonegoro - Meski dikenal sebagai kabupaten kaya raya karena memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Indonesia, Bojonegoro hingga kini masih terbilang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan masih tinggi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 masih menempatkan peringkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro diurutan ke-11 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

Bagaimana dan dimana basis kemiskinan di Bojonegoro saat ini? Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI), Aw Syaiful Huda mengatakan berdasarkan data kemiskinan mikro, kantong-kantong kemiskinan di Bojonegoro hingga saat ini masih didominasi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Sekedar informasi, data kemiskinan mikro ini berisi informasi sekitar 40% penduduk di Indonesia dengan status kesejahteraan terendah, mencakup penduduk miskin dan hampir miskin. Data kemiskinan mikro juga mengelompokkan tingkat kesejahteraan terendah tersebut berdasarkan desil (sepersepuluh), yakni Desil 1 (10% terendah), Desil 2 (antara 10-20% terendah), Desil 3 (antara 20-30% terendah) dan Desil 4 (antara 30-40% terendah). Indikator dan variabel data kemiskinan mikro pun meliputi kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga rumah dan aset yang dimiliki rumah tangga atau individu di suatu wilayah/daerah.

"Berdasarkan peta kemiskinan yang kami buat menunjukkan jumlah kemiskinan di Bojonegoro paling tinggi berada di sekitar kawasan hutan," ujarnya.

Pria yang lebih akrab disapa Awe ini mengatakan, jumlah penduduk Bojonegoro yang masuk dalam status kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia, terbanyak berada di Kecamatan Kedungadem. Kemudian secara berurutan Kecamatan Ngraho, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Tambakrejo dan Kecamatan Dander.

Masuknya Kecamatan Ngasem diurutan ketiga, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, bagi Awe agak mengejutkan. Karena mengingat lokasi kecamatan ini dekat dengan kawasan industrialisasi migas, bahkan sebagian desa di Kecamatan Ngasem masuk Desa Ring II kawasan Migas Blok Cepu. Tapi memang sebagian besar, sekitar 16 desa di kecamatan ini masuk dalam kawasan hutan. 

"Bisa jadi kebijakan atau strategi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan belum tepat sasaran. Intervensi kebijakan atau program yang dirumuskan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah, dan yang tidak kalah penting, seharusnya sesuai karakteristik wilayah," ungkap Awe.

Awe menuturkan, jika dilihat dari profesi atau jenis pekerjaannya, penduduk Bojonegoro yang memilki tingkat kesejahteraan 40 persen terendah nasional ini, mereka mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Menurutnya, kondisi ini sangat beralasan mengingat hingga saat ini kesejahteraan petani masih jadi ‘PR’ besar di negara yang dikenal sebagai negara agraris ini. Jumlah kemiskinan yang didominasi para pekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani gurem (kecil) maupun buruh tani ini, menggambarkan persoalan pembangunan sektor pertanian yang sangat kompleks. Mulai dari persoalan keterbatasan lahan, modal, pupuk, irigasi, cuaca dan bencana alam, kemandirian harga hingga persoalan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dewasa ini.

Awe mencontohkan Kecamatan Kedungadem, yang berada diurutan tertinggi jumlah kemiskinannya. Ia menyebut berdasarkan jenis profesi atau pekerjaannya, penduduk Kedungadem yang masuk dalam kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah nasional, sekitar 67.9 persen bekerja di sektor pertanian padi dan palawija. Sedangkan yang bekerja di sektor lain, seperti sektor bangunan/konstruksi hanya sekitar 8.08 persen, sektor pertanian hortikultura sekitar 4.04 persen, sektor perdagangan sekitar 3.15 persen, sektor perkebunan sekitar 2.8 persen dan beberapa sektor lainnya.

“Wilayah yang jadi kantong-kantong kemiskinan dengan berbagai karakteristik masing-masing inilah yang semestinya jadi prioritas dan fokus area intervensi program penanggulangan kemiskinan di daerah,” harap Awe.

Kebutuhan Data Berkualitas dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi 

Awe menilai kemiskinan hingga saat ini masih jadi permasalahan utama pembangunan, bahkan pemerintah dari berbagai negara di dunia pun menyepakati pengentasan kemiskinan menjadi target pertama rencana aksi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

"Pengentasan kemiskinan hingga 0% jadi target pertama SDGs. Ini menjadi bukti bahwa kemiskinan merupakan isu prioritas dari target pembangunan suatu negara maupun daerah," kata Awe.

Menurut Awe, keberhasilan upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah, perlu ditopang dengan pilihan strategi dan intervensi program yang tepat sasaran. Bahkan intervensi program yang dirumuskan harus sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah. Karenanya membutuhkan data kemiskinan yang berkualitas. Yakni data kemiskinan dengan variabel dan indikator yang sensitif dengan kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah, proses validasi dan updating berkala agar selalu sesuai dengan kebutuhan program.

“Dibutuhkan data berkualitas, yakni data valid, indikator yang sensitif dengan kondisi sebenarnya dan selalu terupdate,” ujar Awe.

Selain kebutuhan data yang berkualitas, Awe juga menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor multidimensi, tidak hanya faktor ekonomi, tapi juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya, sehingga strategi dan intervensi program harus multidimensi dan multisektor dengan pelibatan banyak pihak.

“Kemiskinan disebabkan faktor multidimensi, sehingga strategi intervensinya harus multidimensi dan multisektor dengan pelibatan multipihak,” pungkasnya.