Quo Vadis Bojonegoro?

Admin, Published at 2021-09-28

Sumber: Photo By Chus C.

Pembangunan sebuah kota bukan saja bahan kajian para teknisi atau arsitektur perancangan kota, tapi juga pembahasan politik tata ruang perkotaan. Ini karena pembangunan kota tidak pernah lepas dari pertarungan kepentingan untuk mendominasi pemanfaatan ruang yang tersedia. 

Tepat ketika turun dari kereta di Stasiun Bojonegoro yang berada di Jalan Gajah Mada di penghujung tahun 2020, saya bertanya-tanya mengapa pohon-pohon di sekitar jalan itu ditebang? Padahal dengan menebang pohon besar itu, dampak paling biasa dan paling bisa dirasakan masyarakat di sekitar adalah suasana menjadi lebih panas dari biasanya. Tak perlu analisis mendalam untuk merasakan perubahan itu. Tukang ojek, tukang becak, atau pedagang keliling yang biasa mangkal di sekitar stasiun pasti merasakan betapa susahnya mencari tempat berteduh dari sengatan matahari kala siang hari.

Ketika pohon ditebang, saya mengasumsikan bahwa pejabat setempat memiliki alasan yang kuat untuk itu, namun saya masih menduga-duga motif apa di balik penebangan pohon rindang yang memberi keteduhan bagi masyarakat sekitar?

Bersama atau barangkali setelah acara penebangan pohon itu, ada proyek galian, pembangunan gorong-gorong di tepi jalan. Lalu setelahnya ada penanaman pohon yang asing di mata. Tabebuya atau entah apa orang menyebutnya. Hal ini memicu saya untuk memikirkan, ke mana arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro beberapa dekade ke depan?

Mari kita lihat pembangunan Bojonegoro beberapa tahun terakhir untuk membaca maksud pemerintah dalam membangun Kabupaten Bojonegoro. Lalu, untuk mengkonfirmasi itu, kita dapat melihat alokasi anggaran dan memetakan skala prioritas dari pemerintah saat ini. Jika dalam kepemimpinan Bupati sebelum-sebelumnya dilakukan pembangunan 5 mega proyek berupa Sekolah (Sekolah Model Terpadu), Rumah Sakit yang dulu digadang-gadang sebagai Rumah Sakit bertaraf internasional,  jembatan, dan jalan, maka diarahkan ke mana pembangunan saat ini dan apa dampak yang membersamai pembangunan tersebut?

Pada awal kepemimpinan Bupati baru di Bojonegoro saat ini, ada yang unik dari caranya membangun kota. Pertama adalah penataan kota dengan menambahkan sejumlah bunga-bunga dan tanaman kecil di beberapa titik kota. Tanaman hidroponik yang disusun di vertikal di beberapa titik kota itu awalnya terlihat indah, tapi dengan tidak memperhatikan suhu Bojonegoro yang cukup tinggi, banyak tanaman layu, dan terpaksa harus diganti dengan yang baru. Tentu saja kebijakan ini mendapat sorotan yang cukup tajam, terutama bagi pemerhati lingkungan. Penambahan bunga-bunga tersebut tidak cukup memiliki dampak pada ketersediaan oksigen atau tidak cukup menyerap karbon dan partikel yang dihasilkan oleh kendaraan di Bojonegoro yang terus bertambah.

Di sisi lain, nilai guna yang diberikan bunga tersebut juga tidak banyak, seperti tidak dapat memberi keteduhan atau jika difungsikan untuk estetika, maka harus tetap dijaga agar tidak layu, atau mengganti secara berkala dalam waktu yang dekat, dan tentu saja memakan APBD untuk pemeliharaannya. Kita lihat, dalam Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 ada amanat bagi para pengambil kebijakan bahwa dalam pengelolaan kota, ada setidaknya 30% proporsi untuk Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah, dan setidak-tidaknya 20% darinya adalah Ruang Terbuka Hijau Publik.

Apakah maksud Pemkab Bojonegoro dalam pengadaan sekian banyak taman vertikal adalah untuk mengakali undang-undangan tersebut? Dari sini dapat kita lihat bahwa yang dikesampingkan dalam pembangunan Bojonegoro adalah perhatian terhadap masalah lingkungan, yang bisa saja diatasi dengan perluasan ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik.

Di sisi lain, dapat dilihat bagaimana lahan persawahan banyak ditutup dan digantikan dengan perumahan. Area di belakang Terminal Rajekwesi yang dulu dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan terdapat gang yang dinamai Gang Irigasi, terakhir kali terlihat sudah ditutup dengan tanah, dan entah akan dibangun menjadi apa. Ada gedung tinggi yang bisa dilihat jika kita berkendara melalui jalan A. Yani. Sepanjang ingatan saya, persawahan di sekitar Jalan Veteran menjadi tempat larinya air jika curah hujan cukup tinggi dan Bojonegoro sedang Banjir.

Jika kemudian tanah resapan itu diambil alih oleh para Developer dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau pertokoan dan lain sebagainya, bagaimana nasib Bojonegoro jika banjir kembali terjadi di akhir tahun? Pertanyaan tersebut harus bias dijawab oleh Pemerintah mengingat merekalah yang diberi amanat oleh undang-undang dan oleh Rakyat Bojonegoro untuk mengelola wilayah.

Masalah lain yang saya tangkap dari pembicaraan kecil saya dengan beberapa aktivis pemerhati lingkungan di Bojonegoro adalah mulai tidak terlihatnya kupu-kupu di daerah kota (Kecamatan Bojonegoro). Saya jadi ingat cerita tentang sejarah revolusi industri di Perancis. Kala itu ada yang mengatakan bahwa hal sederhana yang dapat terlihat adalah warna kupu-kupu tidak lagi cerah. Kebanyakan kupu-kupu yang dilihat berwarna gelap. Tentu saja itu adalah bentuk adaptasi pada lingkungan yang telah tercemari asap pabrik dan polusi. Mulai hilangnya keberadaan kupu-kupu di ‘kota’ bisa jadi merupakan tanda bahwa wilayah tersebut tidak lagi ramah untuk dihuni oleh sebagian spesies.

Berbicara tentang hak hidup spesies lain, saya kembali teringat dengan penebangan pohon-pohon di jalan yang konon dilakukan dengan alasan bahwa akar pohon itu menghalangi saluran air dan merusak jalan. Pertama, tentu saja ada hak burung yang menempati pohon-pohon tersebut yang diambil.

Kedua, ada hak penguna jalan untuk mendapatkan keteduhan dan kenyamanan yang juga diambil. Ketiga, ada kepentingan para pedagang asongan, tukang ojek, serta tukang becak yang mangkal di sepanjang jalan yang kemudian harus digeser atau dipindahkan. Belum lagi kenyamanan para pemilik rumah atau pemilik toko yang lahan bagian depannya terpaksa digali untuk pembangunan gorong-gorong.

Public space atau ruang publik, menurut Henri Levebvre – ilmuan sosial asal Perancis, sejatinya tidak pernah ideal, tapi selalu menyesuaikan dengan kepentingan di dalamnya, cerminan dari kepentingan kapital dalam relasi produksi dan reproduksi. Pada ruang itulah terjadi pertarungan kepentingan untuk menunjukkan dominasi akan pemanfaatan ruang. Di situlah analisis sosial-politik dalam pembangunan sebuah kota dibutuhkan, sehingga konflik atau bentrokan antar kepentingan dapat dihindarkan.

Jika melihat situs berita lokal maupun kanal YouTube lokal milik warga Bojonegoro, maka akan banyak ditemui kritikan tajam dan protes akan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Tapi, pemerintah juga harus tetap melaksanaan amanat untuk membangun dan menata kota. Pokok yang menjadi pertanyaan adalah, “Quo vadis Bojonegoro?” mau dibawa ke mana Bojonegoro lima atau sepuluh tahun mendatang? akan dibangun menjadi seperti apa Bojonegoro ke depan?

Penulis: Chusnul Chotimmah, Pembaca Steinbeck yang aktif sebagai mahasiswa di program Magister Ilmu Politik Unair dan MASIKA ICMI Surabaya
 

Share Link: