Menganalisis Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia dari Perspektif Kewarganegaraan

Admin, Published at 2021-07-17

Sumber: (Ilustrasi) Freepik.com

Sudah lebih dari setahun Indonesia dan negara-negara di seluruh belahan dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor kehidupan, termasuk yang paling krusial: kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini, negara lewat kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya seharusnya menjadi kunci bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Tidak dapat dipungkiri bahwa langkah yang diambil pemerintah adalah bagian paling berpengaruh bagi masyarakat. Ini karena pemerintah menguasai segala sumberdaya dan alat paksa yang sah untuk mengatur warga negaranya.

Beberapa pekan terakhir, kondisi pandemi covid-19 di Indonesia mencapai titik krusial dengan angka pertambahan kasus tiap hari yang tak terkendali dibarengi dengan angka kematian harian yang tinggi, terhitung sejak akhir bulan juni hingga saat ini. Pada banyak data yang beredar, ada setidaknya 1200 lebih penambahan jumlah angka kematian harian. Ini berarti ada peningkatan 2,6 % dari jumlah sebelumnya (Peta Sebaran | Covid19.Go.Id, n.d.). Rumah sakit kewalahan menangani pasien hingga banyak di antaranya terpaksa menolak pasien. di beberapa Intalasi Gawat Darurat (IGD) penuh sesak oleh pasien yang masih belum terdeteksi apakah positif atau negatif, semua bercampur menjadi satu (Covid Di Indonesia: IGD Dan ICU Sejumlah Rumah Sakit Penuh, Pasien Dirawat Di Tenda - “Kondisinya Darurat Mirip Perang” - BBC News Indonesia, n.d.) (Darurat! Rumah Sakit Penuh, Pasien Covid-19 Harus Mengantre, Nakes Kelelahan Halaman All - Kompas.Com, n.d.). Dengan kasus seperti ini, dunia menyorot bagaimana pemerintah Indonesia dalam bertindak merespon pandemi Covid-19 yang berlangsung di negaranya.

Dalam perjalanan pemerintah Indonesia menangani pandemic covid-19 ini, banyak hal menjadi menarik untuk dibahas. Serangkaian penetapan aturan pembatasan, mulai PSBB hingga PPKM, diberlakukan terhitung sejak tahun 2020 hingga 2021. Aturan-aturan tersebut pada intinya adalah melakukan pembatasan, baik aktivitas maupun wilayah, sehingga beberapa sektor harus menyesuaikan kebijakan dengan mengurangi atau meniadakan kegiatannya. Banyak warga negara kehilangan pekerjaan, banyak usaha gulung tikar atau terpaksa tutup. Di sosial media banyak beredar video perlawanan warga terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB maupun PPKM. Mengapa demikian? karena bagi sebagian warga negara, tak ada pilihan lain selain mendekatkan diri pada bahaya. Entah itu bahaya terpapar virus corona atau bahaya kelaparan yang juga mengancam keberlangsungan hidup. Masalahnya, penerapan PPKM tak dibarengi dengan adanya pemberian bantuan tepat sasaran bagi rakyat miskin yang menggantungkan hidupnya dari hasil jualan setiap hari.

Negara lewat pemerintah menuntut rakyat untuk patuh pada aturan yang justru bertentangan dengan hajat hidup mereka. Apa yang diharapkan dari kebijakan yang dibuat serampangan dan penerapan tegas tanpa memandang sisi kemanusiaan? yang ada hanya ketidakadilan dari pemerintah totalitarian model baru  yang belakangan menjadi fenomena (Oksala, 2013) titik balik dari demokratisasi (Huntington, n.d.). Bagi sebagian warga yang memiliki penghasilan tetap per bulan dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara daring tentu tak banyak masalah ketika PPKM diterapkan, tapi bagaimana dengan sebagian besar warga negara yang kehidupannya besok bergantung pada hasil jualan hari ini? maka tak perlu heran jika di kemudian hari pemerintah menemui kecurangan dan perlawanan. Curang karena ternyata banyak pedagang masih berjualan dan menimbulkan kerumunan terselubung, hingga akhirnya melakukan perlawanan ketika apparat terpaksa harus membubarkan kerumunan dan sumber dari kerumunan tersebut.

Untuk membahas permasalahan di atas, akan menarik jika mengurai relasi antara negara dengan warga negara. Dalam negara yang demokrasi, titik tekan dari kekuatan adalah rakyat. Rakyat adalah pemilik mandat tertinggi yang kemudian mengamanahkannya pada pemerintah atau politisi terpilih sebagai wakilnya dalam mengambil kebijakan. Indonesia masih berproses menjadi negara demokrasi, artinya masih banyak yang harus dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar demokratis. Dalam upaya demokratisasi, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, di antaranya adalah komitmen penguasa untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, pemenuhan hak-hak warga negara, dan stabilitas ekonomi (Huntington, n.d.). Hal-hal tersebut harus dipenuhi agar proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar. Mengapa? perekonomian yang tidak stabil, yang mengalami ketimpangan, membuat ada bagian dari warga negara yang terlalu miskin untuk menjual suaranya, dan ada bagian dari warga negara yang terlalu kaya untuk membeli suara tersebut. Pada akhirnya, pemilu sebagai salah satu sarana demokrasi menjadi pelanggengan kepenguasaan elite semata dan hanya membentuk kekuatan oligarki yang culas, membuat ketimpangan makin menjadi. Bagaimana mengikis kesenjangan adalah tentang bagaimana menjamin hak-hak warga negara untuk akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam politik. Untuk menjamin itu semua, maka hal yang paling dibutuhkan adalah komitmen elite penguasa untuk membagi priviledge yang dimiliki pada warga negaranya.
Warga Negara (Citizenship).

Sekarang, mari membahas kewarganegaraan sebagai bagian dari dan syarat mutlak bagi terbentuknya negara. Stokke mengutip Schuck (2008), (Stokke, 2017) mengatakan bahwa bagian awal dalam pembahasan mengenai kewarganegaraan adalah dengan mengetahui dimensi-dimensi dari kewarganegaraan. Ia mengutip beberapa pemikiran dengan menyebutkan bahwa, “citizenship is about membership in a community that is the basis for formal status as citizen with rights and active citizenship associated with that status (Delanty 2000; Faulks 2000; Joppke 2008; Stokke, 2017). Kewarganegaraan adalah mengenai keanggotaan dalam sebuah komunitas yang berbasis status formal sebagai warga negara dengan hak dan asosiasi kewarganegaraan aktif dengan statusnya. Artinya, ada empat dimensi di dalam kewarganegaraan, yaitu: keanggotaan (membership), status legal (legal status), hak (rights), dan partisipasi (participation). Dimensi tersebut adalah model kewarganegaraan yang umumnya dibawa atau didemonstrasikan oleh model kewarganegaraan negara liberal-hegemonik.

Dimensi pertama adalah kewarganegaraan sebagai keanggotaan. Kalimat tersebut menggarisbawahi pemisahan antara insiders dengan outsiders di dalam komunitas (negara). Ada pemisahan jelas antara orang di dalam negara dengan orang di luar negara tersebut. Keanggotaan ini disebutkan sebagai bersifat mengikat, homogen, dan stabil (Stokke, 2017b). Mengacu pada pengerian tersebut, maka benar jika dikatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kewarganegaraan memiliki arti yang sama atau diartikan secara sama dengan kebangsaan.

Dimensi kedua memaknai kewarganegaraan sebagai legal status. “There is a contractual relation between an individual and the state that carries with it both rights and responsibilities (Stokke, 2017b).” Dalam kewargenageraan ada relasi yang berdasarkan kontrak antara individu dengan negara, yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban. Individu tersebut kemudian disebut sebagai warga negara, yaitu individu yang mendiami suatu wilayah negara dan patuh pada aturan yang berlaku di dalam negara tersebut, dengan demikian hak-haknya dijamin oleh negara. Di satu sisi, negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengelola sumberdaya manusia dan alam yang terkandung di dalamnya, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana memperoleh suatu kewarganegaraan? ada dua cara yang paling umum: berdasarkan keturunan (Jus sanguinis) dan berdasarkan tempat atau wilayah di mana orang tersebut lahir (Jus soli). Cara lain untukmendapat atau mengubah kewarganegaraan adalah dengan menikahi warga negara lain (Jus martrimonii), dengan kependudukan selama periode waktu tertentu (Jus domicile), atau dengan memberikan kontribusi penting bagi suatu negara atau naturalisasi (Jus nexi).

Dimensi ketiga dalam kewarganegaraan adalah hak (rights) yang tentu saja berkaitan erat dengan keanggotaan dan legal status kewarganegaraan. Hak inilah yang kemudian membedakan antara warga negara dengan non-warga negara. Beberapa hak yang dijamin oleh negara kepada warga negaranya, menurut Marshall dalam (Stokke, 2017b), ada tiga: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil berkaitan dengan privasi dan keamanan individu, akses terhadap keadilan dan status legal (hukum), kepemilikan barang pribadi, kebebasan memilih  dan berkonsensus, termasuk pula berpendapat secara lisan dan tertulis, serta menganut kepercayaan. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam arena publik dan pengambilan keputusan politik yang diwujudkan ke dalam macam-macam kegiatan politik. Terakhir adalah hak sosial, yaitu hak untuk mendapat kesejahteraan, termasuk di dalamnya adalah hak atas kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, jaminan masa tua, dan lain sebagainya.

Dimensi terakhir dalam kewarganegaraan melihat warga negara bentuk partisipasi. Dikatakan bahwa kewarganegaraan aktif berfungsi untuk menarik keluar individu dari ruang pribadinya untuk masuk ke dalam ruang publik. Dagger di dalam (Stokke, 2017b) mengatakan bahwa, “good citizen’ is thus to be a self-governing member of a self-governing community.” Sehingga, menjadi warga negara yang baik adalah dengan berpartisipasi menjadi menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas. Di dalam komunitas tersebut melekat peranan dan tanggung jawab.

Empat dimensi yang disebutkan di atas pada intinya saling berkaitan. Misalnya disebutkan bahwa keanggotaan adalah dasar untuk membuat status hukum (legas status) yang nantinya juga berefek pada pengaturan hak dan partisipasi warga negara. Keterkaitan antar empat dimensi tersbeut tidak berjalan satu arah, melainkan bisa terjadi dua arah, artinya masing-masing bisa saling memberikan pengaruh bagi yang lainnya. Hal yang paling penting adalah bahwa empat dimensi di atas harus dipenuhi untuk mencapai kewarganegaraan. Apabila ada salah satu dari empat dimensi tidak terpenuhi, maka di sana terdapat ketidakadilan.
Menjadi warga negara Indonesia berarti menjadi bagian atau menjadi anggota dari komunitas besar yang dinamakan Negara Indonesia. Di dalam komunitas ini ada hukum yang berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap anggota tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya terdapat keistimewaan yang membedakan warga negara dan non-warga negara, yaitu hak-hak yang melekat di dalamnya (hak politik, hak sipil, dan hak sosial), yang dijamin secara legal (di dalam konstitusi). Keterpenuhan empat dimensi tersebut menjadi cermin relasi yang seimbang antara negara Indonesia dan warga negara Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia?

Pandemi Covid yang semakin buruk sebagaimana yang dijelaskan di atas direspon oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan PPKM, yang meski berkali-kali diganti namanya, tetap saja pada intinya adalah melakukan pembatasan kegiatan dan lokasi. Perusahaan dilarang beroperasi terkecuali pada beberapa sektor tertentu selama kurun waktu 2 minggu dan akan ditinjau kembali. Masyarakat juga dilarang bepergian ke daerah lain. Kebijakan ini dilakukan guna menekan angka kenaikan kasus positif yang semakin memburuk setiap harinya, serta angka kematian yang sudah melebihi ambang batas, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan persentase angka kematian paling tinggi di dunia beberapa waktu lalu. Sebagaimana dalam narasi negara liberal-hegemonik mengenai kesamarataan, aturan diterapkan pada semua orang dengan cara yang sama. Apa yang terjadi? Kebijakan tersebut dapat diterima oleh sebagian warga negara, tetapi tidak oleh warga negara lain. Warga negara lain inilah yang dieksklusikan dari kebijakan, atau tidak diakomodasi oleh kebijakan. Pemerintah lupa bahwa sebagian besar warga negaranya hidup pada garis kemiskinan yang hidupnya sehari-hari bergantung dari apa yang dikerjakan setiap hari.

Kebijakan memberhentikan semua aktivitas di luar rumah pada jam 20.00 tentu saja berdampak besar bagi mereka yang berjualan di malam hari, atau mereka yang barang jajanannya tidak bekerjasama dengan layanan antar online. Pemerintah lupa bahwa ada gap yang lebar dalam dunia aktual yang menyebabkan adanya ketimpangan digital (Digital divide) dan berimplikasi pada kesenjangan sosial dalam ranah yang lebih actual, dan ini terjadi di Indonesia, diperkuat dengan ketidakmerataan infrastruktur, keterhambatan akses pada beberapa bidang paling krusial seperti pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu adanya kebijakan inklusi bagi warga negara tertentu untuk mencapai keadilan, tidak melulu berkutat pada kesamarataan.

Belakangan, muncul kabar vaksin berbayar yang disebut vaksin gotong royong kala persentasi vaksin gratis saja belum mencapai setengah dari jumlah keseluruhan penduduk. Wacana tersbeut menuai beragam kritik dari masyarakat, sebagian menyebut negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Di tengah situasi pandemic yang memburuk, negara justru menyerahkan sebagian vaksin pada swasta yang tentu saja akan menggunakan mekanisme pasar. Mereka yang memiliki sumberdaya finansial untuk membayar akan mendapat akses lebih cepat untuk mendapat vaksin, sedang mereka yang tidak mampu harus menunggu vaksin gratis yang tak diketahui kapan akan tersedia dan se-efektif apa khasiatnya.

Bukan hanya perihal vaksin, tapi juga perihal tracing dengan swab PCR atau Antigen juga demikian. Negara tak lagi menjamin biaya tracing dengan menyerahkannya pada rumah sakit dan instansi penyedia jasa swab, sehingga tak banyak yang bisa mengakses test guna mengetahui apakah individu tersebut bebas dari virus atau telah terkontaminasi dan berpotensi besar melakukan penularan tanpa disadari dan diketahui. Di satu sisi, pemerintah memberlakukan syarat hasil tes untuk dapat melakukan aktivitas bekerja dan bepergian, atau mobilitas lainnya. Kegagalan pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok inklusi ini membawa efek yang lebih buruk tentu saja. Tingginya angka kematian adalah bentuk dari kegagalan pemerintah menangani situasi pandemi.

Negara melalui pemerintah menguasai seluruh sumberdaya tanah, air, dan segala yang terkandung di dalamnya, juga manusia, dan seluruh alat paksa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan adalah mandat yang diberikan rakyat pada pemerintah. Jaminan atas hak sipil, hak politik, dan hak sosial yang di dalamnya termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh negara sebagai pertukaran atas kewajiban yang dipenuhi oleh warga negara dengan tunduknya pada konstitusi, membayar pajak, dan lain sebagainya. Padahal, tujuan dari empat dimensi kewarganegaraan di atas  adalah recognition, representation, dan redistribution. Pengakuan kepada warga negara dengan mewakilinya dan mendistribusikan kembali apa yang menjadi hak-hak setiap warga negara. Maka, jika empat dimensi tersebut tidak dipenuhi, secara otomatis tujuan dari politik kewarganegaraan (rekognisi, representasi, dan redistribusi), dan untuk itu warga negara dapat menuntut perubahan dengan cara afirmasi (kebijakan positif), atau melakukannya dengan transformasi (Lapis-Lapis Politik Kewarganegaraan – CRCS UGM, n.d.). Perubahan tersebut bisa diajukan dengan cara advokasi, atau dipaksa dengan cara reformasi.

 

*Penulis: Chusnul Chotimmah, pembaca Steinbeck yang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Politik di Univetsitas Airlangga dan aktif sebagai anggota MASIKA ICMI Surabaya.

Referensi:

  1. Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda - “Kondisinya darurat mirip perang” - BBC News Indonesia. (n.d.). Retrieved July 17, 2021, from https://www.bbc.com/
  2. Darurat! Rumah Sakit Penuh, Pasien Covid-19 Harus Mengantre, Nakes Kelelahan Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved July 17, 2021, from https://regional.kompas.com/
  3. Huntington, S. P. (n.d.). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century - Google Buku. Retrieved June 30, 2021, from https://books.google.co.id/
  4. Lapis-Lapis Politik Kewarganegaraan – CRCS UGM. (n.d.). Retrieved July 17, 2021, from https://crcs.ugm.ac.id/lapis-lapis-politik-kewarganegaraan/
  5. Oksala, J. (2013). Political Philosophy: All That Matters (Vol. 10, Issue 3). https://doi.org/10.1163/174552412X628896
  6. Peta Sebaran | Covid19.go.id. (n.d.). Retrieved July 17, 2021, from https://covid19.go.id/peta-sebaran
  7. Stokke, K. (2017a). Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework Kristian Stokke Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo. 1–43.
  8. Stokke, K. (2017b). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. In Norsk Geografisk Tidsskrift (Vol. 71, Issue 4, pp. 193–207). Routledge. https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369454

 

 

Share Link: