Bojonegoro (beritajatim.com) – Civil Society Organization (CSO) Bojonegoro Institut (BI) berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam pembangunan. Sehingga kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan bisa lebih berkeadilan.

Namun, menurut Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, kondisi saat ini baik dari eksekutif maupun legislatif masih belum sepenuhnya paham tentang penyusunan anggaran yang responsif gender. Meskipun sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023.

“Sekarang belum semua OPD paham cara menyusun anggaran berbasis gender. Perspektif juga belum perspektif gender. Apalagi DPRD yang memiliki fungsi budgeting, namun belum pernah difasilitasi tentang bagaimana menyusun anggaran yang responsif gender,” ungkapnya, Minggu (7/7/2019).

Sally menambahkan, bagaimana sekarang jika dituntut masyarakat kalau DPRD sendiri belum tahu tentang anggaran responsif gender. Sehingga, langkah strategis yang akan dilakukannya yakni dengan mendorong partisipasi perempuan mulai dari desa hingga lingkup kabupaten. Selain itu, memfasilitasi dalam perumusan pelatihan soal responsif gender.

“Soal anggaran yang responsif gender ini masih panjang, perlu memfasilitasi terus dalam melakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga responsif gender ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan RPJMD lima tahun kedepan,” terangnya.

Sementara, Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) Bojonegoro, Lilis Apriliati menunjukkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) program yang seharusnya menyentuh pada gender cukup besar. Salah satunya dalam pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

“Pada tahun 2018 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 162.23 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun sebelumnya 100.93 per 1.000 kelahiran hidup. Sedang Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 9.78 per 1.000 kelahiran hidup, naik dari tahun sebelumnya, 8.76 per 1.000 kelahiran hidup,” ujarnya.

Begitu juga, lanjut dia, untuk angka kesakitan penduduk Kabupaten Bojonegoro selama sebulan terakhir (2018), untuk kelompok perempuan lebih tinggi 19.33 persen dibanding laki-laki 15.95 persen. Tingkat rata-rata hari rawat inap, dalam setahun terakhir penduduk Kabupaten Bojonegoro (2018), kelompok perempuan lebih lama, 6.07 hari dibanding laki-laki yang hanya 4.34 hari.

Adapun di sektor ekonomi, berdasarkan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bojonegoro, untuk kelompok laki-laki lebih tinggi, sekitar Rp 14 juta/tahun, dibanding perempuan, sekitar Rp 8 juta/tahun. “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), nilai kelompok perempuan lebih rendah, 54.81 persen, dibanding laki-laki, 86.88 persen,” pungkasnya. [lus/kun]