Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam pembangunan. Sehingga kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara

triliun (P-APBD 2019), belum bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan. Justru indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan tahun 2019 ini meningkat dibanding

meningkat. Per Jumat (19/6), berdasarkan data yang ditampilkan pada website www.covid19.go.id (yang diakses pada Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 Pkl.

untuk 1.000 mahasiswa Diploma, S1 dan S2 pada Mei 2020. Dalam program tersebut Pemkab Bojonegoro menyediakan anggaran sekitar Rp24,2 miliar.

Salah

Jawa Timur, tahun 2020 yang mencapai Rp 2,3 triliun, menjadi sorotan. Kondisi ini tidak hanya terjadi tahun 2020 ini. Pada

selalu saja muncul. Meskipun sudah berganti-ganti presiden dan menteri pertanian berkali-kali. Dan belakangan ini permasalahan distribusi pupuk bersubsidi mencuat kembali,

Pandemi Covid-19 saat ini. Meski begitu, sektor pertanian masih minim peminat khususnya bagi generasi muda. Serta masih banyaknya petani yang

Nasional (HKN) Ke-56 tahun. Berkaitan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional ini, peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI), Aw Syaiful Huda,

masih sangat rendah dibanding kabupaten dan kota di Jawa Timur, peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI), Asri Kacung mengatakan bahwa

yang cukup tinggi dibanding rata-rata kabupaten dan kota di Indonesia, namun ironisnya, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bojonegoro hingga

of Persons with Disabilities atau Hari Disabilitas internasional. Sebagai bentuk apresiasi, dukungan dan refleksi, Poverty Resource Center Initiative (PRCI) dan Bojonegoro

perekonomian basis masyarakat, mengingat ada sekitar 60 persen rumah tangga di Bojonegoro yang memiliki usaha di sektor pertanian, namun berdasarkan